Kolonodale, Globalrakyat.com – Menindaklanjuti tuntutan petani sawit yang tergabung dalam aliansi petani sawit Petasia Timur, Wakil Bupati Morowali Utara H. Djira K mengundang para kepala desa yang terkait dengan konflik lahan sawit di Kecamatan Petasia Timur.
Pertemuan itu berlangsung di ruang rapat Wabup Morut dihadiri empat kepala desa yakni Kades Bunta, Kades Molino, Kades Bungintimbe dan Kades Towara. Sedangkan Kades Tompira berhalangan hadir.
Pertemuan ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya menanggapi tuntutan para petani sawit di Petasia Timur terkait konflik lahan di areal PT. Agro Nusa Abadi (PT. ANA) yang melibatkan pemilik lahan dan para klemer.
“Pemda Morut sangat serius menangani masalah ini. Itulah sebabnya kami undang para kepala desa untuk mengetahui sudah sejauhmana yang lakukan. Harus bergerak cepat,” ujar Wabup H. Djira saat memimpin rapat, Jumat (17/4/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan dari Polres Morut, Kodim 1311/Morowali, Kejaksaan Negeri Morut, Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Permasalahan Lahan Dalam Areal PT. ANA, serta perwakilan dari Aliansi Petani Petasia Timur.
Sehari sebelumnya, Aliansi Petani Petasia Timur berunjuk rasa di kantor bupati yang intinya mendesak Pemda Morut dan pihak kepolisian untuk bertindak tegas menyelesaikan sengketa lahan di areal PT. ANA yang dinilai sangat merugikan petani pemilik lahan.
Konflik itu akibat munculnya para klemer yang mengklaim bahwa lahan tersebut milik mereka. Bahkan tidak segan-segan bertindak kekerasan.
Para kepala desa yang hadir dalam pertemuan, menyatakan sedang melakukan validasi dokumen kepemilikan lahan sesuai kewenangan mereka.
“Kalau kami di Molino sudah jalan. Kami tinggal menunggu tim terpadu dari kabupaten,” jelas Kades Molino, Muchtar B.
Hal yang sama juga diungkapkan Kades Bunta Christol Lolo. Menurutnya, tim dari Desa Bunta juga sudah memasang patok di lahan yang akan diverifikasi dan divalidasi.
Salah satu sumber masalah sengketa lahan yang diungkap para kades adalah masalah batas desa. Mereka berharap agar Pemda dapat secepatnya menuntaskan masalah batas desa tersebut.
Selain itu, mereka juga berharap agar pihak kepolisian lebih tegas dalam mengatasi munculnya klemer lahan yang sangat merugikan dan meresahkan warga setempat.
Sumber : (Ale/Ryo)
Kabiro Morut : Urapan A.Gogali
