Bangkep, Globalrakyat.com – Fraksi Gerakan Nurani Rakyat, gabungan Partai Gerindra dan Hanura, menjadi sorotan publik setelah mengambil sikap berbeda dalam pembahasan rencana investasi pertambangan batu gamping di Kabupaten Banggai Kepulauan.
Dalam rapat paripurna DPRD Banggai Kepulauan, Kamis, 16 Juli 2026, lima dari enam fraksi menyatakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan batu gamping. Sementara itu, Fraksi Gerindra-Hanura memilih tidak ikut menyatakan penolakan dan mengambil posisi abstain.
Lima fraksi yang secara tegas menolak ialah Fraksi Kebangkitan Kesejahteraan Solidaritas, Fraksi Golkar Bintang Persatuan, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi NasDem.
Sikap tersebut menempatkan Gerindra-Hanura sebagai satu-satunya fraksi di DPRD Bangkep yang tidak berada dalam barisan penolak tambang.
Juru bicara Fraksi Gerakan Nurani Rakyat, Badrin Liato, menyampaikan bahwa fraksinya belum memberikan keputusan terhadap rencana investasi batu gamping tersebut.
Gerindra-Hanura meminta DPRD tidak terburu-buru menyatakan penolakan sebelum dilakukan kajian yang dinilai lebih menyeluruh, baik dari aspek lingkungan, hukum, sosial, maupun ekonomi.
Fraksi tersebut juga menilai perlu ada penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan antara batu gamping sebagai jenis batuan dan karst sebagai bentang alam yang terbentuk melalui proses pelarutan batuan gamping atau dolomit.
Klaim bahwa sebagian besar wilayah Banggai Kepulauan merupakan kawasan karst, menurut Gerindra-Hanura, perlu diverifikasi melalui kajian ilmiah dan lembaga resmi yang berwenang.
Selain meminta kajian mengenai kawasan karst, Fraksi Gerindra-Hanura juga mendorong DPRD membuka ruang bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
Tidak hanya kelompok yang menolak, DPRD dinilai perlu mendengar masyarakat yang menerima investasi, pemilik lahan, lembaga terkait, serta calon investor.
Investor diminta menjelaskan kontribusi yang akan diberikan kepada daerah, mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekonomi masyarakat, Pendapatan Asli Daerah, hingga komitmen terhadap perlindungan lingkungan.
Gerindra-Hanura juga mengusulkan pembentukan panitia kerja atau panitia khusus DPRD untuk menyelidiki dan mengkaji rencana investasi pertambangan batu gamping tersebut.
Namun, di tengah penolakan mayoritas fraksi, sikap membuka ruang lebih lanjut bagi investor membuat posisi Gerindra-Hanura mendapat perhatian khusus.
Berbeda dengan Gerindra-Hanura, lima fraksi lainnya menyatakan penolakan secara tegas karena mempertimbangkan potensi kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap bentang alam karst Banggai Kepulauan.
Aktivitas pertambangan dikhawatirkan dapat mengganggu ekosistem, sumber air, ruang hidup masyarakat, serta keberlanjutan Pulau Peling dalam jangka panjang.
Mayoritas fraksi juga meminta pemerintah daerah tidak menjadikan pertambangan sebagai tumpuan utama pembangunan ekonomi. Pemerintah dinilai perlu mengoptimalkan sektor yang lebih berkelanjutan, seperti perikanan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata.
Bagi fraksi-fraksi penolak, pembangunan ekonomi tidak boleh dilakukan dengan mempertaruhkan daya dukung lingkungan dan keselamatan generasi mendatang.
Secara formal, abstain memang tidak dapat langsung dimaknai sebagai dukungan terhadap tambang. Namun, sikap tersebut juga bukan penolakan.
Dalam konteks politik DPRD, keputusan Gerindra-Hanura untuk tidak ikut menolak membuat peluang pembahasan investasi tambang tetap terbuka.
Terlebih, dalam kesimpulan rapat disebutkan bahwa lima fraksi menolak investasi batu gamping, sedangkan Fraksi Gerindra dinyatakan menerima. Pernyataan tersebut berbeda dengan penjelasan juru bicara Fraksi Gerakan Nurani Rakyat yang menyebut posisi mereka sebagai abstain.
Perbedaan itu perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Publik berhak mengetahui apakah Gerindra-Hanura benar-benar hanya menunggu hasil kajian, atau telah mengambil posisi politik untuk memberi ruang terhadap investasi pertambangan batu gamping.
Di tengah sikap tegas lima fraksi lainnya, satu fakta politik tidak dapat diabaikan: Gerindra-Hanura menjadi satu-satunya fraksi di DPRD Banggai Kepulauan yang tidak menyatakan penolakan terhadap rencana tambang gamping.
Sumber : Muh SalehGasin
Pewarta : Abdullah Sudiro
