Kolonodale, Globalrakyat.com – Wakil Bupati Morowali Utara H. Djira K. S.Pd, M.Pd, pimpin rapat koordinasi yang di berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati, Senin (6/4/2026).
Rakor tersebut dilaksanakan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Morowali Utara tahun 2026.
Selain Wabup, hadir pula Sekda Ir. Musda Guntur, MM, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Morowali, para Asisten Staf Ahli, Kepala Dinas/Badan, Camat serta para kepala desa se Kabupaten Morowali Utara.
Dalam pengarahannya, Wabup Djira atas nama Pemda memohon maaf atas keterlambatan Siltab (penghasilan tetap) kepada para kepala desa, Sekdes, dan perangkat desa kainnya. Begitu pula dana intensif untuk para kader di desa.
“Ini terjadi bukan karena kesengajaan pemerintah daerah, tapi kondisi keuangan yang memaksa jadi begini,” jelasnya.
Para camat dan kepala desa serta pimpinan OPD diminta untuk memberi penjelasan yang komprehensif ke masyarakat mengenai kondisi perekonomian negara yang juga terdampak di Morowali Utara.
Wabup mengakui masalah yang paling dirasakan daerah ini adalah pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat menyusul kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini sangat terasa karena nilainya cukup besar.
Meski demikian, kata Wabup, pemerintah daerah tidak tinggal diam dan terus berusaha untuk menggali potensi lain. Bahkan Bupati Delis terus mencari peluang untuk mendapatkan dana dari pusat.
Ia menjelaskan, efisiensi anggaran ini terpaksa harus dilakukan. Bahkan pada tahun 2026 ini terpaksa harus dilakukan penyesuaian anggaran.
“Kegiatan fisik yang dianggap belum terlalu mendesak, terpaksa harus ditunda dulu. Anggarannya dipindahkan untuk membiayai yang lebih mendesak,” urai Wabup.
Dalam rapat koordinasi itu juga dibahas masalah batas wilayah desa yang belum tuntas serta persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2026 ini.
Sementara itu, Sekda Musda Guntur menambahkan dengan keterbatasan anggaran ini, mau tidak mau harus dilakukan re-focusing anggaran.
“Kita harus verifikasi semua dinas. Mana anggaran yang mendesak, mana tang busa ditunda. Kita akan mendukung program yang terkait visi misi bupati,” jelasnya.
Di saat yang sama Bupati Morut Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, mengikuti rapat jarak jauh dari Jakarta dan melakukan zoom meeting dengan peserta rakor di kantor bupati.
Pada hari yang bersamaan Bupati Delis beserta beberapa kepala daerah anggota Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) lainnya melakukan pertemuan dengan kementerian terkait dalam rangka menyuarakan kondisi daerah yang belakangan kesulitan dengan masalah pendanaan.
“Kepada Direktur Dana Transfer Kementerian Keuangan kamu sudah sampaikan bahwa dana kurang bayar sangat menyulitkan daerah. Bukan hanya Morut, daerah lain juga merasakan hal itu,” jelas bupati melalui zoom meeting.
Bupati juga minta kepada Sekda dan tim anggaran untuk melihat kembali apa yang bisa diefisienkan lagi.
Sumber : (Ale/Ryo)
Kabiro Morut : Urapan A.Gogali
