Luwuk, Globalrakyat.com – Wakil Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep), Serfi Kambey, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman praktik perikanan ilegal (illegal fishing) dan penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing).
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis Terpadu Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengawasan dan Penanganan Illegal Fishing dan Destructive Fishing tahun 2025 yang digelar di Hotel Estrella Luwuk, Rabu (17/9/2025).
Dalam sambutannya, Wabup Serfi menegaskan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Banggai Kepulauan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan sekaligus menjadi benteng ekologis dari tekanan aktivitas manusia.
“Tindakan penangkapan ikan secara ilegal maupun dengan cara-cara merusak seperti penggunaan bom dan racun bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menghancurkan habitat penting seperti terumbu karang, padang lamun, dan wilayah pemijahan ikan. Jika dibiarkan, hal ini akan berdampak jangka panjang terhadap ketersediaan sumber daya ikan, ekonomi lokal, dan keanekaragaman hayati laut kita,” tegas Wabup.
Ia menambahkan bahwa rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah, menyamakan persepsi, serta memperkuat kapasitas aparatur dalam pengawasan dan penegakan hukum. Wabup juga mendorong lahirnya rekomendasi strategis, rencana aksi bersama, serta peningkatan kapasitas teknis dan kelembagaan yang dapat langsung diterapkan di lapangan.
Serfi Kambey mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, akademisi, LSM, hingga masyarakat pesisir untuk terus berkomitmen menjaga kelestarian laut. “Laut bukan hanya sumber daya ekonomi, tetapi juga warisan berharga bagi generasi mendatang,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Banggai Kepulauan, Ferdy Salamat, menyampaikan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat desa pesisir dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. “Harmonisasi Perdes dengan regulasi kabupaten dan nasional menjadi fondasi penting agar pengawasan memiliki dasar hukum yang kuat serta mendukung kelestarian ekosistem,” ujar Ferdy.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun sistem pengawasan terpadu yang efektif serta terwujud komitmen bersama untuk menjaga kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil dari praktik penangkapan ikan yang merusak, demi keberlanjutan sumber daya perikanan dan peningkatan kesejahteraan nelayan.
Acara ditutup dengan pantun yang mengajak seluruh elemen untuk terus bersinergi menjaga laut Banggai Kepulauan agar tetap lestari, indah, dan menjadi sumber kehidupan masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh berbagai unsur seperti Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Kasat Polairud Polres Banggai Kepulauan, Kepala Satpol PP Banggai Kepulauan, Kepala Diskominfo Banggai Kepulauan, Komandan Pos TNI AL Luwuk dan Banggai Laut, Kepala Kantor Wilker PSDKP Banggai Laut dan Banggai Kepulauan, Kepala UPTD KKP3K Dalaka, Camat Liang, Kapolsek Liang Polres Bangkep, Danramil Liang, perwakilan Pertamina EP DMF dan JOB Pertamina, pimpinan DS LNG, pimpinan PT. PAU, Kepala Bidang Dinas Perikanan Bangkep (Bidang Pemberdayaan Nelayan, Budidaya, dan Perizinan), serta sejumlah kepala desa dan ketua BPD dari beberapa desa di Kecamatan Liang, serta perwakilan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal.
Kabiro Bangkep/Balut: Halil
