Luwuk, Globalrakyat.com – RSUD Luwuk terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Banggai dan sekitarnya. Kali ini, rumah sakit rujukan daerah ini mengambil langkah strategis dan inovatif dalam tata kelola layanan Hemodialisa (HD). Melalui sebuah Policy Brief yang disusun oleh Yuslianti Belopangan Sebagai mahasiswa S2 Program Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Tompotika, RSUD Luwuk didorong untuk memperkuat keberlanjutan pembiayaan layanan HD melalui Analisis Unit Cost dan Cost Recovery Rate (CRR).
Langkah proaktif ini dinilai sangat krusial mengingat hemodialisa merupakan layanan esensial bagi pasien penyakit ginjal kronis yang membutuhkan terapi rutin, berulang, dan berbiaya tinggi.
Lonjakan Pasien Jadi Pemicu Inovasi
Data rekam medis RSUD Luwuk menunjukkan tren yang sangat positif sekaligus menjadi tantangan manajerial. Dalam kurun waktu 2023 hingga 2025, terjadi lonjakan signifikan pada layanan hemodialisa. Jumlah pasien HD meningkat drastis sebesar 53,6%, dari 1.132 pasien di tahun 2023 menjadi 1.739 pasien di tahun 2025.
Tidak hanya jumlah pasien, total tindakan hemodialisa juga mencatatkan kenaikan sebesar 43,3%, dari 6.506 tindakan menjadi 9.322 tindakan. Peningkatan ini mencakup kenaikan pasien rawat jalan sebesar 59,2% dan pasien rawat inap sebesar 40,1%.
“Lonjakan ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat dan meningkatnya akses terhadap layanan HD di RSUD Luwuk. Namun, di sisi lain, ini berarti kebutuhan akan Bahan Medis Habis Pakai (BHP), obat, cairan dialisis, hingga pemeliharaan mesin juga meningkat. Oleh karena itu, tata kelola pembiayaan harus semakin presisi,” ungkap Yuslianti Belopangan dalam ringkasan kebijakannya.
Mengenal CRR: Alat Ukur Keberlanjutan Layanan
Untuk menjawab tantangan tersebut, Policy Brief ini merekomendasikan penerapan Analisis Unit Cost (biaya satuan) dan Cost Recovery Rate (CRR) sebagai instrumen rutin manajemen. CRR adalah rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana pendapatan layanan (seperti tarif BPJS Kesehatan) mampu menutupi total biaya riil yang dikeluarkan rumah sakit.
Dengan CRR, manajemen rumah sakit dapat memetakan kondisi keuangan layanan secara objektif: jika CRR di bawah 100% berarti layanan mengalami defisit, 100% berarti impas, dan di atas 100% berarti surplus. Perhitungan ini akan mencegah risiko defisit layanan yang tidak terdeteksi, sehingga pengadaan BHP dan tekanan kas BLUD dapat dikelola dengan lebih sehat dan terencana.
Rekomendasi Strategis untuk Masa Depan
Ada enam rekomendasi utama yang diusulkan dalam kebijakan ini untuk memastikan layanan hemodialisa tetap prima:
Pembentukan Tim Analisis Biaya: Melibatkan lintas unit seperti keuangan BLUD, instalasi HD, farmasi, hingga rekam medik.
Perhitungan Unit Cost Berkala: Dilakukan minimal setahun sekali atau setiap semester jika ada perubahan harga signifikan.
Analisis CRR Berbasis Tarif Aktual: Membandingkan tarif BPJS dan tarif rumah sakit dengan biaya riil.
Pemetaan Biaya Dominan: Mengetahui pos pengeluaran terbesar untuk fokus efisiensi.
Perencanaan Pengadaan Berbasis Data: Memastikan stok BHP dan obat HD tidak pernah kosong (zero stockout).
Advokasi Kebijakan: Menggunakan data akurat sebagai dasar diskusi dengan Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan.
Dampak Nyata bagi Masyarakat
Implementasi analisis Unit Cost dan CRR ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan fondasi kuat bagi keberlanjutan layanan. Dengan pengendalian biaya yang lebih akurat dan terencana, RSUD Luwuk dapat menjamin bahwa layanan hemodialisa akan tetap tersedia, bermutu, dan tidak terputus.
Bagi masyarakat Kabupaten Banggai, khususnya peserta BPJS Kesehatan yang menjadi mayoritas pasien HD, kebijakan ini adalah bentuk nyata perlindungan sosial. RSUD Luwuk memastikan bahwa setiap pasien gagal ginjal kronis akan terus mendapatkan akses terapi pengganti ginjal yang aman, nyaman, dan berkelanjutan tanpa terganggu oleh kendala operasional rumah sakit.
Langkah cerdas dan terukur ini menempatkan RSUD Luwuk sebagai rumah sakit yang tidak hanya peduli pada aspek klinis, tetapi juga matang dalam tata kelola manajerial demi kesehatan masyarakat yang lebih baik.
Sumber : Yuslianti Belopangan
