Buol, Globalrakyat.com – Pemerintah Kabupaten Buol mempercepat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun Anggaran 2026 dengan menekankan efisiensi anggaran dan penguatan program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Hal itu dibahas dalam rapat di Aula Lantai II Kantor BPKAD Kabupaten Buol, Senin (21/9).
Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Moh. Yamin Rahim, S.H., M.H., menegaskan penyusunan APBD Perubahan harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
Struktur belanja juga perlu diperbaiki dengan memperkuat belanja modal yang mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat, mengingat belanja daerah masih didominasi belanja operasional.
Perangkat daerah diminta mempercepat pelaksanaan program hingga akhir Desember 2026 sekaligus menyelesaikan sejumlah persoalan pengelolaan anggaran tahun sebelumnya.
Anggaran perubahan diarahkan terutama untuk program prioritas nasional, seperti penanganan stunting dan kemiskinan, serta tidak didominasi kegiatan rapat, perjalanan dinas, dan konsumsi.
Pemkab Buol juga meminta perangkat daerah memperhatikan kebutuhan belanja modal dan dukungan pelayanan masyarakat, termasuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Capaian program prioritas tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan indikator Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2027.
Kepala BPKAD Kabupaten Buol Moh. Kasim Ali, S.E., menyampaikan kondisi fiskal daerah masih cukup berat.
Hasil rasionalisasi anggaran tidak dapat seluruhnya dialihkan untuk belanja tertentu karena pemerintah daerah tetap harus menjaga keseimbangan fiskal.
Penyusunan APBD Perubahan 2026 juga harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan serta menindaklanjuti rekomendasi BPK dan BPKP.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Buol Satar MS Badang, S.E., menyampaikan pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah menunjukkan tren positif, namun belum berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan.
Karena itu, penguatan belanja modal dan efektivitas intervensi program menjadi penting.
Evaluasi BPKP terhadap penanganan stunting juga menjadi perhatian, termasuk masih ditemukannya penganggaran yang dinilai kurang efisien.
Pemkab Buol juga telah menetapkan program Orang Tua Asuh Stunting dengan melibatkan seluruh OPD dalam pendampingan dan penanganan sasaran stunting.
Seluruh perangkat daerah diminta bersinergi mempercepat penyusunan APBD Perubahan 2026 agar anggaran yang terbatas dapat lebih tepat sasaran, mendukung prioritas pembangunan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
